LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Harapan masyarakat korban banjir di Kabupaten Pidie Jaya untuk memperoleh bantuan dari Baitul Mal Aceh (BMA) mulai dibayangi tanda tanya. Sejumlah warga mengaku proposal bantuan yang telah diajukan sejak lama hingga kini belum pernah diverifikasi di lapangan. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa masih ada korban yang benar-benar terdampak banjir justru luput dari proses pendataan, sehingga berpotensi tidak masuk dalam daftar penerima manfaat, Sabtu (25/7).

Program bantuan bagi korban banjir itu sejatinya diharapkan berjalan sesuai arahan Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh, yakni mengedepankan prinsip tepat sasaran, objektif, dan berpihak kepada masyarakat yang benar-benar terdampak bencana. Namun, di lapangan muncul keluhan bahwa proses verifikasi dinilai belum menyentuh seluruh usulan yang telah disampaikan warga ke BMA. Oleh karena itu, masyarakat meminta Baitul Mal Aceh tidak terburu-buru menetapkan penerima bantuan sebelum seluruh proposal diverifikasi secara menyeluruh.

Sedikitnya sekitar 40 calon penerima manfaat yang telah mengajukan proposal disebut-sebut belum pernah didatangi tim verifikasi. "Jangankan nama kami keluar sebagai penerima bantuan, diverifikasi saja belum pernah," kata Safwadi, warga Kecamatan Meurah Dua yang juga menjadi korban banjir. Ia berharap proses verifikasi dilakukan kembali agar tidak ada masyarakat yang terabaikan hanya karena tidak masuk dalam daftar pemeriksaan lapangan.

Safwadi, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pangkas rambut, mengaku usahanya mengalami kerugian cukup besar akibat banjir. Peralatan kerja dan kursi pangkas miliknya rusak diterjang air. Meski telah mengajukan proposal bantuan ke BMA, hingga kini ia mengaku belum pernah didatangi tim verifikasi. Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah warga lain yang mengalami kerusakan usaha maupun kehilangan sumber penghasilan akibat bencana tersebut.

Warga terdampak lainnya, menyebut bahwa persoalan utama bukan semata besaran nilai bantuan yang akan diterima, melainkan keadilan dalam proses penetapan penerima manfaat. Mereka mendesak Baitul Mal Aceh agar lebih teliti, tidak memilih-milih, serta membuka secara transparan mekanisme verifikasi, dasar penetapan penerima, dan hasil verifikasi di lapangan. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menghindari kecemburuan sosial dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana umat tersebut.

Masyarakat korban bencana juga meminta Ketua Baitul Mal Aceh, Abon Yunus, bersama para komisioner lainnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses verifikasi di Pidie Jaya. Mereka berharap tidak ada satu pun korban banjir yang memenuhi syarat justru terlewat karena lemahnya pendataan. Verifikasi yang cermat dan menyeluruh dinilai menjadi tanggung jawab penting agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang paling berhak.

Sementara itu, Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten (BMK) Pidie Jaya, Tgk. Zulkifli atau Abati Zulkifli, menjelaskan bahwa pihaknya hanya bertugas mendampingi tim verifikasi dari Baitul Mal Aceh. Menurutnya, daftar calon penerima manfaat telah dibawa oleh tim BMA, sedangkan BMK hanya mendampingi proses di lapangan.

Lebih Ianjut Abati menyebut jumlah calon penerima manfaat yang telah diverifikasi di Pidie Jaya mencapai hampir 300 orang. Hingga berita ini ditulis, tim verifikator BMA belum dapat dihubungi untuk memberikan penjelasan, sementara Baitul Mal Aceh juga belum menyampaikan keterangan resmi terkait mekanisme maupun hasil verifikasi bantuan bagi korban banjir di Kabupaten Pidie Jaya. (**)