LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Koalisi Sipil untuk UU PPRT menyambut baik pernyataan Presiden Jokowi yang berisi dukungan pengesahan RUU PPRT pada Hari Rabu (18/1/23) yang lalu. Maka, pada Hari Jum'at malam (20/1/23) Koalisi mengadakan rapat internal untuk membicarakan rencana aksi oleh anggota Koalisi untuk menyambut Hari PRT Nasional yang diperingati setiap  tanggal 15 Pebruari. 

Anggota Koalisi sepakat untuk mengundang partisipasi masyarakat luas untuk membuat aksi-aksi simpatik secara mandiri di seluruh Indonesia mulai Senin (23/1/23) lusa hingga puncaknya pada tanggal 15/1/23. Harapan Koalisi bahwa berbagai kampanye partisipatif ini menjadi dorongan bagi DPR untuk segera menjadikan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR. 

Luviana dari Konde.co yang juga koordinator kampanye menghimbau agar semua event mandiri dijadikan content kampanye digital dengan menggunakan hastag: 
#DukungPresJokowiSahkanRUUPPRT
#SahkanRUUPPRT
#STOPPerbudakanPRT 
#SOSperhari3PRTkorbanperbudakan

"Bagi masyarakat non Koalisi silahkan hubungi, jika ingin berpartisasi di no hp 08164809844", kata Luviana. 

Jala dan Serikat PRT akan meneruskan Aksi Rabuan pagi di Gedung DPR RI. Beberapa LSM Perempuan melanjutkan kerjasama dengan TV Desa menyelenggarakan Webinar pembahasan RUU PPRT dari perspektif ekonomi makro tiap Senin jam 19.30 melalui Youtube TV Desa. 

Direktur Institut Kapal Perempuan, Missiyah akan menggerakkan jaringannya di 9 propinsi agar menyelenggarakan aksi-aksi termasuk melakukan siaran-siaran terkait isu PPRT melalui radio komunitas. Sementara, Institut Sarinah akan mengorganisasi penulisan opini di berbagai media cetak maupun digital. 

Ernawati dari Koalisi Perempuan Indonesia/ KPI akan menggerakkan jaringan milenialnya untuk memproduksi content-content berisi sosialisasi RUU PPRT untuk edukasi publik. Sementara Konde.co akan menyelenggarakan workshop daring untuk para jurnalis tentang isu RUU PPRT. 

Selanjutnya, Vera dari LSM Rahima mewakili Konggres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) akan bekerjasama dengan KOWANI untuk menyelenggarakan istiqosah kubro secara hibrid dengan peserta seluruh penjuru Indonesia. "Kita bukan saja menargetkan ponpes-ponpes dan para ulama perempuan tetapi juga masyarakat umum bisa ikut karena akan ada juga sosialisasi isi RUU PPRT," kata Vera. 

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah akan mengorganisir pawai bertema #RevolusiMentalSahkanRUUPPRT pada momen car free day. Pawai akan melibatkan para pihak terkait yaitu menteri-menteri KPPPA, Kemenaker, Kemenkumham, artis, aktivis dan para PRT sendiri. Pawai yang ditujukan untuk mengapresiasi peran para pekerja domestik laki dan perempuan akan diselenggarakan pada tanggal 12 Pebruari 2023. Peserta diharapkan berkostum ala PRT atau membawa alat-alat kerja PRT. "Dari perspektif HAM, UU PPRT merupakan bukti bahwa Revolusi Mental kita laksanakan," kata Anis Hidayah.

Eva Sundari mengharapkan kampanye sebulan bukan saja untuk memberikan semangat kepada DPR agar segera menjadikan RUU PPRT sebagai inisiatif DPR tetapi juga untuk masyarakat luas. "Masih banyak yang menolak karena salah mengerti akibat asumsi yang sebenarnya tidak ada di materi RUU PPRT. "Tidak ada yang perlu ditakuti karena isi RUU berupa ajakan menuju Kebaikan bagi semua pihak. Bukan saja untuk kebaikan PRT, tetapi juga untuk keuntungan bagi pemberi kerja," kata Eva Sundari. (**)