LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Wakil Bupati Pidie Jaya Dr. H. Said Mulyadi, SE, M.Si membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya tahun anggaran 2024 di Aula Cot Trieng Kantor Bupati Pidie Jaya. Meureudu, Selasa (14/3/2023).

Hadir dalam kesempatan itu,Sekeretaris Bappada Aceh Ir Alamsyah MM, Sekdakab Pidie Jaya Ir Jailani Bramat, Ketua DPRK Pidie Jaya A Kadir, Forkopimda, anggota DPRK Fakhrurruzi dan Muhammad Isa, Akademisi, para Asisten Sekdakab, kepala instansi vertikal, para kepala SKPK, Kabag, camat, kepala puskesmas, pejabat Perbankan, BUMN, BUMD, organisasi kepemudaan, pelajar, mahasiswa, organisasi perempuan, imum mukim, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam rankaian kegiatan tersebut, Pemkab Pidie Jaya mengambil momentum untuk menyerahkan penghargaan kepada tujuh SKPK inovatif yang telah berpartisipasi, serta berperan aktif memberikan data dan pengisian untuk mendukung indeks inovasi daerah sehingga Pidie Jaya masuk dalam 11 daerah inovatif di Aceh tahun 2022.Plt. Kepala Bappeda Pidie Jaya Muhalil menjelaskan, Musrenbang RKPK Kabupaten Pidie Jaya ini dilaksanakan dalam rangka menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2024 yang menjadi dasar penyusunan rancangan anggaran. Arah kebijakan “Peningkatan Infrastruktur Yang Terintegrasi Berbasis Kewilayahan dan Lingkungan,” jelasnya

“Ada sekitar 535 usulan masyarakat yang ada dalam proses Musrenbang yang sudah berjalan sesuai rangkaian selama ini. Dari jumlah usulan yang ada, sebanyak 55% itu bersumber dari usulan masyarakat yang bersifat infrastruktur. Kemudian ada 33% usulan masyarakat bersumber dari kegiatan-kegiatan perekonomian dan ketenagakerjaan dan sisanya 12% itu usulan masyarakat bersifat keistimewaan dan sumber daya manusia,” terang Muhalil

Selanjutnya, Musrembang ini berlangsung selama dua hari, yaitu 14 -15 Maret 2023 di Kantor Bappeda Pidie Jaya. Dengan peserta mendekati 300 orang membentuk tiga pokja yang diisi dari berbagai macam unsur yang keterwakilkan,” demikian sampaikan Muhalil.

Sementara itu, Wakil Bupati Pidie Jaya yang akrab disapa Waled dalam sambutannya mengatakan, hasil kunjungan kami di beberapa Musrenbang dan forum konsultasi publik serta forum SKSP beberapa waktu, tentutunya telah memahami tentang permasalahan pembangunan yang menjadi usulan prioritas masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang.

Tentunya semua usulan masyarakat akan menjadi perhatian kami dan bagaimana itu untuk perioritas dalam penyusunan kebijakan strategis pembangunan daerah sesuai dengan sumber daya kewenangan dan kemampuan pendanaan yang kita miliki saat ini. Pastilah kita semua memiliki banyak harapan akan terwujudnya pembangunan di wilayah kita masing-masing yang adil dan merata.” Sampaikan Waled.

Sejumlah prioritas pembangunan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2024 mendatang, akan lebih fokus pada penyelesaian persoalan-persoalan mendasar seperti permasalahan infrastruktur, keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada tahun 2024 serta persoalan kemiskinan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

“Dengan berbagai macam persoalan tersebut, Insya Allah kita tidak akan tinggal diam khususnya menjadi kewenangan kita. Dan yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat akan terus kita perjuangkan realisasinya pada sumber anggaran, baik anggaran APBA maupun dengan menggunakan APBN.

Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berharap kepada Kepala Bappeda Aceh beserta jajarannya untuk menjadi perhatian ke depan terkait dengan sumber dana APBA. Pada prinsipnya kami sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Aceh untuk membantu Pembanguna di Kabupaten Pidie Jaya.

Dengan APBK dan kemampuan anggaran yang dimiliki daerah sangat terbatas tidak mampu menjawab persoalan pembangunan yang begitu komplit. Kami berharap pada kesempatan ini kepada Bapak Gubernur Aceh melalui kepala Bappeda Aceh beserta jajarannya terkait dengan usulan APBA pada Pidie Jaya tahun 2024 yang menjadi perioritas untuk dapat dianggarkan," harap Waled.

Lanjutnya, terkait dengan kegiatan sumber dana APBN telah menjadi perioritas Pemkab Pidie Jaya diantaranya adalah jalan nasional dua jalur, bendungan irigasi lhok pineung, jembatan Blang Awe yang belum tuntas dan PPI Panteraja terus kita perjuangkan di tingkat pusat. Sebagian sudah terealisasi dan sedan dalam proses tender.

“Pada kesempatan ini juga kami berharap kepada SKPK yang membidangi agar terus berkoordinasi dengan Pemerintah pusat dan pihak Balai agar program APBN tersebut dapat terealisasi di Kabupaten Pidie Jaya. “Pinta Waled. (*)