LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Terik mentari pagi menjelang siang Senin (2/3), tak menyurutkan langkah ratusan warga korban banjir memadati halaman Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya.

Dengan map kusut berisi fotokopi KTP dan KK, para korban banjir itu datang bukan untuk seremonial melainkan menagih kepastian bantuan sosial yang hingga kini belum mereka terima.

Wajah-wajah lelah yngbsedang menjalankan ibadah puasa ramadhan tampak di antara kerumunan dan antrean panjang. Sejumlah ibu menggendong balita, lansia duduk di kursi plastik seadanya. Mereka mempertanyakan dana stimulan bansos dari Presiden Prabowo Subianto melalui Dinas Sosial, yang disebut-sebut telah dinikmati sebagian warga lain yang terdampak banjir yang sama.

“Rumah kami sama-sama terendam banjir dan lumpur. Tapi kenapa yang lain sudah cair, kami belum?” keluh seorang warga di dalam kerumunan.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Miswar, turun langsung menemui massa. Satu per satu nama dipanggil, berkas dibuka, lalu dijelaskan tahapan pencairan: mulai pendataan, verifikasi lapangan, validasi data hingga proses administrasi anggaran.

“Semua harus melalui mekanisme agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ujarnya.

Namun penjelasan prosedural itu belum mampu meredakan kegelisahan. Di tengah antrean, suara lain mencuat mempertanyakan keberadaan pimpinan dinas.

“Pak, ke mana Pak Kadis? Kami ingin mengadu langsung. Sudah berminggu-minggu tidak terlihat di kantor,” tanya seorang warga paruh baya, disambut anggukan yang lain.

Pihak dinas menyatakan Kepala Dinas sedang menjalankan agenda kedinasan di luar kantor, termasuk koordinasi dan urusan administrasi penanganan pascabanjir. Setiap laporan, kata mereka, tetap diterima dan akan diteruskan.

Bagi warga, waktu terasa berjalan lebih lambat dibanding alur birokrasi. Kerusakan rumah belum sepenuhnya tertangani, penghasilan terhenti, sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Yang mereka tunggu bukan sekadar angka di rekening, tetapi kepastian dan kehadiran negara di saat sulit.

Menjelang siang, sebagian warga memilih bertahan melengkapi berkas. Sebagian lain pulang dengan langkah pelan. Di halaman kantor itu, yang mengemuka bukan semata soal administrasi, melainkan jurang antara prosedur dan kebutuhan mendesak.

Di tengah tumpukan dokumen dan penjelasan mekanisme, masyarakat berharap pemerintah daerah tak hanya hadir lewat aturan tetapi juga lewat kepekaan dan percepatan nyata saat warganya berjuang bangkit dari bencana. (*)