LIPUTANGAMPONGNEWS.ID -Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) akan menerbitkan surat khusus terkait rincian penggunaan dana desa untuk mendukung program Desa Digital. Surat ini akan menjadi panduan bagi kepala daerah, termasuk kepala desa, untuk mengoptimalkan alokasi dana desa demi percepatan transformasi digital.

Kepala Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDT, Fajar Tri Suprapto, menyebutkan langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun 2025. Program Desa Digital, yang juga disebut Desa Cerdas, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat desa.

"Ke depan, kami akan mengeluarkan surat penegasan kepada gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa terkait penggunaan dana desa untuk implementasi Desa Digital," ujar Fajar saat menghadiri Workshop Exit Strategy Desa Cerdas di Serang, Banten.

Fokus pada Tiga Pos Anggaran

Penggunaan dana desa untuk program Desa Digital mengacu pada tiga pos anggaran dalam APBDes, yaitu:

1. Sistem Informasi Desa (1.4.08): Untuk pengadaan dan pengelolaan sistem informasi, seperti data kependudukan dan administrasi desa.

2. Jaringan Komunikasi dan Informasi Lokal (2.6.03): Untuk membangun infrastruktur teknologi seperti jaringan internet dan pusat layanan informasi desa.

3. Kebutuhan Desa Digital (2.6.19): Untuk pelatihan teknologi, perangkat lunak, dan layanan digital tambahan.

Enam Pilar Desa Cerdas

Program Desa Digital dirancang berdasarkan enam pilar utama: Masyarakat Cerdas, Ekonomi Cerdas, Tata Kelola Cerdas, Lingkungan Cerdas, Kehidupan Cerdas, dan Mobilitas Cerdas. Semua ini bertujuan untuk mendorong desa menjadi lebih modern, efisien, dan inovatif.

Fajar menegaskan, kepala desa di seluruh Indonesia diharapkan segera bersiap agar program ini bisa berjalan optimal sesuai rencana. (**)