LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Aroma ketidakharmonisan di tubuh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya kian menyengat. Sebuah surat resmi terkait pelimpahan tugas justru membuka borok yang selama ini seolah disembunyikan. Wakil Bupati Hasan Basri, ST, MM mengaku tidak pernah menerima pendelegasian kewenangan sejak dilantik lebih dari setahun lalu.

Fakta ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi kuat adanya sentralisasi kekuasaan yang berlebihan. Dalam sistem pemerintahan daerah, wakil kepala daerah bukan pelengkap seremonial, melainkan bagian dari mesin kepemimpinan. Namun yang terjadi di Pidie Jaya justru sebaliknya, fungsi itu seperti “dikunci” rapat.

Dalam surat tertanggal 27 Maret 2026, Wakil Bupati secara terbuka menyampaikan bahwa sejak pelantikan 18 Februari 2025 hingga kini, tidak ada pelimpahan tugas sebagaimana diamanatkan undang-undang. Pernyataan ini menjadi tamparan keras bagi komitmen tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Lebih dari itu, kondisi ini memunculkan spekulasi publik, apakah ada konflik kepentingan atau tarik-menarik kekuasaan di balik layar? Sebab, sulit diterima akal sehat jika dalam kurun waktu lebih dari satu tahun, seorang wakil kepala daerah dibiarkan tanpa peran strategis.

Dampaknya tidak main-main. Ketika kewenangan hanya berputar pada satu figur, roda pemerintahan berpotensi tersendat. Pelayanan publik bisa melambat, pengambilan keputusan menjadi tidak optimal, dan yang paling dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Ironisnya, semua ini terjadi di tengah narasi pembangunan yang digembar-gemborkan demi kesejahteraan rakyat. Tanpa distribusi peran yang sehat, jargon pembangunan hanya menjadi retorika kosong. Publik berhak bertanya, untuk siapa sebenarnya kekuasaan itu dijalankan?

Kini, sorotan tertuju pada pemerintah yang lebih tinggi, termasuk Pemerintah Aceh dan pusat yang menerima tembusan surat tersebut. Jika dibiarkan berlarut, persoalan ini bukan hanya soal internal elit, tetapi bisa menjelma menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas terhadap pemerintahan daerah di Pidie Jaya. (**)