LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Ironi kembali menyelimuti Negeri Japakeh. Berdasarkan data resmi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh tahun 2025, Kabupaten Pidie Jaya tercatat sebagai salah satu dari delapan kabupaten termiskin di Aceh, dengan tingkat kemiskinan mencapai 16,12 persen. Angka ini menempatkan Pidie Jaya di urutan kelima data BPS, di bawah Aceh Singkil, Gayo Lues, Pidie, dan Bener Meriah.

Padahal, Pidie Jaya dikenal sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia melimpah. Dari sektor pertanian, perikanan, hingga industri kecil, potensi ekonomi lokal sebenarnya bisa menjadi tumpuan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, lemahnya infrastruktur dasar, minimnya investasi, serta keterbatasan akses ekonomi membuat pertumbuhan wilayah ini berjalan lambat.

Pidie Jaya masih berstatus sebagai kabupaten muda dengan pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya berkembang. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa angka kemiskinan di daerah ini sulit ditekan, meski sudah memasuki usia 17 tahun sejak pemekaran dari Kabupaten Pidie pada 2007 silam.

Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Pidie Jaya. Banyak kawasan di pedalaman yang masih minim fasilitas pendidikan, kesehatan, dan akses jalan. Ketimpangan inilah yang akhirnya berimbas pada lambatnya pergerakan ekonomi masyarakat, terutama di sektor-sektor produktif seperti pertanian dan perdagangan lokal.

Sejumlah kalangan menilai, masalah kemiskinan di Pidie Jaya bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga lemahnya perencanaan pembangunan yang tidak berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Program bantuan sosial kerap menjadi solusi instan, sementara upaya mendorong ekonomi produktif rakyat seperti UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif belum berjalan optimal.

Para pemerhati sosial di daerah itu mendesak pemerintah kabupaten agar lebih fokus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat bawah. Menurut mereka, dibutuhkan langkah serius untuk membuka lapangan kerja baru, memperbaiki infrastruktur pertanian, serta menarik investasi yang berpihak pada ekonomi rakyat. “Pidie Jaya harus berani berbenah, jangan hanya bergantung pada APBK dan proyek rutin,” ujar salah seorang aktivis lokal.

Realitas pahit ini menjadi cermin bahwa sumber daya alam yang melimpah tidak otomatis menjamin kemakmuran rakyat. Selama tata kelola pembangunan masih lemah dan kebijakan ekonomi belum berpihak pada masyarakat kecil, maka julukan “SDA melimpah, rakyat tetap melarat” akan terus menjadi ironi abadi bagi Pidie Jaya dan Aceh secara keseluruhan. (**)