Nasruddin Bahar: Pokir Bukan Rahasia. Rakyat Berhak Mengetahui Setiap Rupiah Anggaran yang Diusulkan Wakilnya
LIPUTANGAMPONGNEWS.ID -Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengapresiasi mulai terbukanya informasi mengenai usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar Tahun Anggaran 2026 yang kini menjadi perhatian masyarakat luas.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai keterbukaan informasi mengenai usulan Pokir merupakan langkah positif dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran daerah.
Berdasarkan informasi yang berkembang di sejumlah pemberitaan, usulan Pokir tiga pimpinan DPRK Aceh Besar Tahun Anggaran 2026 mencapai sekitar Rp8,63 miliar dengan total 62 usulan kegiatan. Informasi tersebut telah menjadi perhatian publik dan sejumlah elemen masyarakat sipil.
"TTI mengapresiasi keterbukaan informasi mengenai Pokir pimpinan DPRK Aceh Besar. Kami berharap informasi ini tidak berhenti pada pemberitaan, tetapi ditindaklanjuti dengan publikasi resmi dan menyeluruh mengenai seluruh usulan kegiatan, nilai anggaran, lokasi pelaksanaan, hingga realisasi pekerjaannya. Ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat," ujar Nasruddin Bahar.
TTI Dorong Pimpinan DPRA Berani Membuka Informasi Pokir
TTI menegaskan bahwa transparansi Pokir tidak boleh hanya berkembang di tingkat kabupaten. Keterbukaan serupa juga harus ditunjukkan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Nasruddin berharap Ketua dan seluruh Wakil Ketua DPRA mengambil inisiatif untuk mengumumkan secara terbuka daftar usulan Pokir masing-masing untuk Tahun Anggaran 2026, termasuk nilai anggaran dan peruntukannya.
"TTI berharap Ketua dan seluruh Wakil Ketua DPRA berani membuka informasi mengenai nilai dan daftar usulan Pokir masing-masing kepada masyarakat Aceh. Jangan sampai publik harus bersusah payah mencari informasi tentang anggaran pembangunan yang diperjuangkan oleh wakil rakyatnya sendiri," tegas Nasruddin.
Menurut TTI, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat menilai apakah usulan kegiatan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan atau justru lebih mengutamakan kepentingan tertentu.
Setidaknya, terdapat sejumlah informasi yang harus dapat diakses masyarakat, yaitu:
1. Total nilai usulan Pokir masing-masing pimpinan dan anggota DPRA.
2. Daftar program, kegiatan, serta lokasi penerima manfaat.
3. Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan.
4. Nilai anggaran yang disetujui dan dialokasikan dalam APBA Tahun Anggaran 2026.
5. Metode pengadaan barang dan jasa serta identitas penyedia setelah proses penetapan sesuai ketentuan.
6. Progres dan realisasi fisik maupun keuangan setiap kegiatan.
Pokir Adalah Aspirasi Rakyat, Bukan Anggaran Pribadi Anggota Dewan
TTI mengingatkan bahwa Pokir merupakan bagian dari mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat yang menjadi salah satu masukan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pokir bukanlah anggaran pribadi anggota legislatif ataupun kewenangan untuk menentukan proyek secara sepihak.
Ketentuan mengenai Pokir DPRD antara lain diatur dalam Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, usulan tersebut harus melalui mekanisme perencanaan dan penelaahan sesuai ketentuan, termasuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
"Pokir bukan uang pribadi anggota dewan. Pokir merupakan usulan yang berangkat dari aspirasi masyarakat dan harus diproses melalui mekanisme perencanaan serta penganggaran pemerintah daerah. Karena itu, seluruh tahapan pelaksanaannya wajib tunduk pada aturan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pengawasan," jelas Nasruddin.
TTI juga mengingatkan agar mekanisme Pokir tidak disalahgunakan untuk mengarahkan pekerjaan kepada perusahaan tertentu, mengatur pemenang tender, ataupun menciptakan konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Setiap kegiatan yang bersumber dari usulan Pokir harus dilaksanakan secara profesional, kompetitif, transparan, dan bebas dari intervensi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
TTI Dorong Transparansi Pokir Menjadi Tradisi Baru di Aceh
Nasruddin menegaskan bahwa keterbukaan informasi anggaran tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman bagi lembaga legislatif. Sebaliknya, transparansi merupakan bentuk tanggung jawab politik sekaligus instrumen untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.
"Jika usulan Pokir memang diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat, tidak ada alasan untuk menutup informasi mengenai nilai anggaran, jenis kegiatan, maupun lokasi pelaksanaannya. Justru dengan keterbukaan, masyarakat dapat ikut mengawasi agar anggaran benar-benar memberikan manfaat dan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi serta ketentuan yang berlaku," katanya.
TTI mendorong seluruh pimpinan dan anggota DPRA serta DPRK di 23 kabupaten/kota se-Aceh agar mempublikasikan daftar usulan Pokir melalui kanal informasi resmi masing-masing lembaga, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
Menurut TTI, publikasi tersebut harus menjadi bagian dari komitmen bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
"Kami berharap keterbukaan informasi Pokir di Aceh Besar menjadi titik awal lahirnya budaya transparansi anggaran yang lebih luas di Aceh. Sekarang masyarakat menunggu langkah nyata pimpinan DPRA. Beranikah mereka mengumumkan kepada publik berapa nilai Pokir yang diusulkan, untuk kegiatan apa, di mana lokasinya, dan bagaimana pelaksanaannya?" pungkas Nasruddin Bahar. (**)






