LP KPK Minta Kejari Pidie Usut Oknum Keuchik yang Lakukan Pemotongan BLT
LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Komisi Daerah Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komda LP-KPK) Aceh Ketua Eksekutif Ibnu Khatab, minta kepada kejaksaan Negari (Kejari) Pidie bertindak segera usuk tuntas. atas dugaan terhadap oknum Kades Gampong Keupula Kecamatan Muara Tiga kabupaten Pidie, yang perbuatannya telah Menyalahi Wewenang tentang Pemotongan Penyaluran BLT DD Tahun Anggaran 2022.
Diduganya ada indikasi tidak beres, setelah Komda LP-KPK Aceh menerima laporan warga Gampong Keupula Kecamatan Muara Tiga kabupaten Pidie. Ada oknum Keuchik potong dana BLT DD, kejadian pada waktu penyaluran BLT dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 mengatakan pada wartawan ini hari Minggu tanggal 07/08/2022.
Sementara Penyaluran dana BLT DD wajib diberikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat penerima manfaat sebanyak Rp 900 ribu per triwulan, dalam perbulan sudah di atur dalam ketentuan pemberian BLT desa kepada penerima sejumlah Rp 300 ribu perbulan dan selama bulan Desember 2022." katanya
Kemudian Ketua Komda LP-KPK Aceh Ibnu Khatab mengatakan, pemotongan BLT desa itu sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Peraturan, dan siapa pun pihak oknum perangkat gampong menyalahkan aturan dengan melakukan pemotongan dana BLT DD ditentang tanggap darurat Covid-19 ini harus mendapatkan sanksi hukum." tegasnya
"Dalam undang undang Kementrian Desa tidak dibenarkan penyaluran BLT DD terjadi pemotongan dana dan tidak diberikan kepada masyarakat miskin yang berhak, dan di bagi kepada penerima PKH, BPNT, BST Pos dan ASN. Masyarakat penerima BLT khususnya untuk yang tidak mendapatkan PKH, BPNT, BST Pos, namun diduga pada oknum perangkat Gampong Keupula telah melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." terangnya
"Harapan Kami memohon kepada Aparat Penegak Hukum (APH) melalui Kejari Kabupaten Pidie, yang mana Gampong-gampong dalam wilayah hukum Kabupaten Pidie siapa saja Keuchik yang menyalahgunakan wewenang tentang Realisasi Anggaran Desa diluar Prosedur harus Usut tuntas. Dan APIP juga segera melakukan audit dan/ atau pemeriksaan Realisasi atas dugaan pemotongan BLT DD selain itu kami duga ada pihak lain ikut memanfaatkan BLT,” tutupnya (Am)