OPINI - Data BPS tahun 2023 mengungkapkan kenyataan pahit tentang tingkat kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya yang mencapai 18,40%. Artinya, dari setiap 100 penduduk, 18 orang hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini mencerminkan betapa mendesaknya masalah kemiskinan di kabupaten ini yang perlu segera diatasi.

Daya beli yang rendah dan utang yang menumpuk menjadi kenyataan sehari-hari bagi masyarakat Pidie Jaya. Banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sementara beban utang terus menghantui kehidupan mereka. Situasi ini semakin memperburuk kualitas hidup dan menghambat peluang untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Ironisnya, Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Artinya dana Otsus seharusnya menjadi solusi untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, ternyata belum mampu memberikan dampak positif yang signifikan. Dana yang begitu besar tampaknya menguap tanpa jejak, tidak terlihat manfaatnya bagi rakyat jelata. Pertanyaan besar pun muncul: ke mana larinya dana tersebut?

Isu ini semakin memanas ketika tersiar kabar bahwa dana Otsus digunakan untuk kepentingan pribadi para elit. Rumah megah, mobil mewah, dan toko-toko pribadi diduga dibangun dengan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Praktik ini tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Dampaknya, daya beli masyarakat Pidie Jaya menjadi sangat lemah. Pasar-pasar sepi, usaha-usaha kecil merana, dan roda ekonomi pun berhenti berputar. Kondisi ini bukan hanya mempengaruhi Pidie Jaya, tetapi juga berdampak pada perekonomian Aceh secara keseluruhan. Ekonomi yang mati suri ini memerlukan perhatian serius dan tindakan segera dari pemerintah.

Keterlambatan pemerintah dalam menstimulasi ekonomi menjadi sorotan utama. Alih-alih segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah tampaknya terkesan lambat dan kurang responsif. Padahal, masyarakat membutuhkan kebijakan yang tepat dan efektif untuk membangkitkan kembali perekonomian.

Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal seharusnya menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana Otsus. Program-program yang berfokus pada peningkatan keterampilan, pengembangan usaha kecil, dan akses terhadap modal dapat menjadi langkah awal untuk membangun ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci penting dalam pengelolaan dana Otsus. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program-program pembangunan akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi aktif mereka.

Tidak kalah penting adalah peran serta masyarakat sendiri dalam mengatasi masalah kemiskinan. Kesadaran kolektif dan solidaritas antarwarga dapat menjadi modal sosial yang kuat untuk menggerakkan perubahan. Dengan bergotong royong, masyarakat dapat saling mendukung dan membangun jaringan ekonomi yang lebih mandiri.

Mengatasi kemiskinan di Pidie Jaya memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan. Dana Otsus harus benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir elit. Sudah saatnya ada tindakan nyata dan komitmen kuat untuk mengangkat Pidie Jaya dari keterpurukan ini.

OLEH : ZIKRILLAH, 
KETUA LSM PUTRA