LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, terkait pembatasan kendaraan bermotor dari luar daerah kembali menuai polemik. Komisi III DPR RI menilai aturan tersebut sebagai kebijakan yang “kontra harmoni” dan berpotensi menimbulkan gesekan antarwarga di berbagai daerah. “Cabut kebijakan itu segera, sebab kebijakan ini adalah produk yang mengingkari keharmonisan antar daerah,” tegas Nasir Jamil anggota Komisi III DPR RI.

Ia menegaskan, STNK merupakan produk nasional, bukan daerah. “Tanya sama Bobby, STNK bermotor itu produk nasional atau daerah? STNK itu didelegasikan ke instansi berwenang di daerah, tapi hakikatnya berlaku di seluruh wilayah Indonesia,” ucapnya. Bahkan, ia mempertanyakan konsistensi Bobby, apakah dia masih mengakui bendera merah putih sebagai bendera Indonesia?

Menurut Nasir Jamil, kebijakan Bobby justru mengabaikan prinsip dasar kebangsaan. Infrastruktur jalan dibangun menggunakan dana APBN maupun APBD yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, tidak boleh ada diskriminasi dalam pemanfaatannya. “Ada uang rakyat di semua ruas jalan di Indonesia. Oleh karena itu jangan ada pembatasan seenaknya yang justru memecah belah,” katanya.

Lebih lanjut, Nasir menilai kebijakan ini tidak hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Nasir Jamil mendesak Kapolda Sumut dan jajarannya untuk menindak tegas pihak-pihak yang mencoba menimbulkan keresahan. “Kapolda harus hadir dan tegas, jangan biarkan kebijakan itu jadi pemicu konflik di masyarakat,” katanya.

Komisi III juga meminta Bobby untuk lebih dewasa dalam melihat persoalan publik. Menurut Nasir, gubernur seharusnya menempuh jalur regulasi yang tepat jika ada masalah dengan lalu lintas kendaraan, bukan dengan menerbitkan aturan yang justru membenturkan kepentingan antardaerah. “Masalah pengangkutan itu sudah ada instansi yang berwenang menindak, tidak perlu gubernur bikin aturan yang kontra produktif,” tambahnya.

Dengan nada keras, Nasir menyebut kebijakan Bobby sudah masuk ranah yang berbahaya. “Komisi III DPR RI minta Polisi tangkap Bobby karena telah mengeluarkan kebijakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Gubernur harus melihat semua masalah secara jernih, bukan parsial,” tutup anggota Komisi III itu. (**)