LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Kadis Pangan Kota Subulussalam mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera mencopot Penjabat (Pj) Wali Kota Azhari, S.Ag., M.Si., dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sairun, S.Ag., M.Si., karena dinilai tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kritik keras ini mencuat akibat kegaduhan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, terutama terkait tunggakan honorarium tenaga honorer. Kondisi ini telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan pegawai.

H. Badalsyah, S.Hut., Kepala Dinas Pangan Kota Subulussalam, turut angkat suara dan meminta Mendagri tidak hanya mencopot Pj Wali Kota dan Sekda, tetapi juga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

“Kami mendesak Mendagri segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Pj Wali Kota dan Sekda. Kami juga berharap Wali Kota terpilih nanti melakukan evaluasi terhadap Tim TAPK Kota Subulussalam karena mereka gagal mengelola keuangan daerah dengan baik,” ujar Badalsyah pada Rabu (1/1/2025).

Menurut Badalsyah, di Dinas Pangan yang ia pimpin, banyak tenaga honorer seperti petugas kebersihan dan penjaga malam yang belum menerima honorarium selama 9 bulan pada Tahun Anggaran (TA) 2024. Bahkan, tunggakan honorarium dari tahun-tahun sebelumnya, yakni TA 2021, 2022, dan 2023, juga belum dilunasi.

“Para tenaga honorer ini memiliki tanggung jawab besar untuk menghidupi keluarga mereka. Namun, pemerintah kota terkesan tidak peduli dengan kondisi ini,” lanjutnya.

Badalsyah menilai bahwa Pj Wali Kota dan Sekda bertindak zalim serta hanya mementingkan kepentingan pribadi. Ia juga menyoroti sistem manajemen keuangan Pemko Subulussalam yang dianggap tidak transparan dan cenderung menciptakan kegaduhan.

“Manajemen keuangan ini seperti diotak-atik, sehingga menyebabkan keresahan dan ketidakpastian,” tegasnya.

Meski menyadari bahwa pernyataannya bisa dianggap kontroversial karena ditujukan kepada pimpinannya sendiri, Badalsyah mengaku terpaksa menyuarakan hal ini akibat desakan dari tenaga honorer yang telah lama menunggu hak mereka.

Ia juga menyampaikan bahwa berbagai upaya untuk menyampaikan keluhan kepada Sekda telah dilakukan puluhan kali. Namun, hingga saat ini, keluhan tersebut tidak mendapatkan tanggapan atau penyelesaian.

“Menyedihkan melihat kondisi ini terus berlarut. Semoga pemerintah pusat segera bertindak untuk memperbaiki situasi di Subulussalam,” tutupnya. (**)