20 Maret 2026
Daerah

Dua Bulan Pascabencana Pidie Jaya, Pemerintah Daerah Dinilai Tidak Paham Recovery

Foto : Muhammad Rizha, Mahasiswa Ugiha | LIPUTAN GAMPONG NEWS

LIPUTANGAMPONGNEWS.ID -Dua bulan pasca banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pidie Jaya, harapan korban banjir untuk kembali hidup normal belum juga terwujud. Hingga kini, proses recovery pasca bencana dinilai berjalan tidak serius dan belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat terdampak.

Berdasarkan kondisi di lapangan, lumpur banjir masih berserakan di berbagai titik permukiman warga. Bahkan, akses jalan menuju menasah bie arah Genteng belum dapat dilalui hingga saat ini, sehingga menghambat aktivitas ibadah dan mobilitas masyarakat. Situasi ini mencerminkan lemahnya upaya pemulihan lingkungan pasca bencana.

Selain itu, banyak warga korban banjir masih mengevakuasikan diri, baik dengan menumpang di rumah tetangga maupun bertahan di tenda BNPB yang didirikan di samping rumah mereka yang rusak dan tenggelam akibat banjir berlumpur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan tempat tinggal warga belum menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Ironisnya, Hunian Sementara (Huntara) yang telah selesai dibangun hingga kini belum difungsikan. Bangunan tersebut justru dibiarkan kosong dan bahkan menjadi tempat bermain anak-anak pada sore hari, padahal seharusnya digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi korban banjir. Huntara yang diharapkan menjadi solusi cepat justru terkesan hanya menjadi pajangan proyek.

Di sisi lain, pemerintah daerah dinilai terlalu fokus pada proses pendataan. Selama dua bulan terakhir, pendataan terus dilakukan tanpa diikuti langkah konkret yang berdampak langsung pada pemulihan kehidupan masyarakat. Data seolah menjadi tujuan akhir, bukan dasar untuk percepatan recovery.

Muhammad Rizha, mahasiswa Unigha menilai bahwa kondisi ini memperlihatkan ketidakpahaman pemerintah daerah terhadap makna recovery pasca bencana. Menurutnya, pemulihan tidak cukup hanya dengan kegiatan administratif dan seremonial, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan.

“Sudah dua bulan masyarakat masih hidup dalam kondisi darurat. Lumpur belum dibersihkan, jalan ke menasah belum bisa diakses, warga masih mengungsi, dan Huntara yang sudah selesai justru belum ditempati. Lalu recovery yang dimaksud pemerintah Pidie Jaya itu seperti apa?” tegas Muhammad Rizha.

Ia menambahkan, selama pemulihan dilakukan setengah hati, maka bencana bagi masyarakat sejatinya belum berakhir. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya didesak untuk segera memfungsikan Huntara, membersihkan lingkungan terdampak, membuka akses jalan yang terputus, serta memastikan korban banjir mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman. (**)