LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Pengurus Yayasan Bantuan Hukum dan Konsultasi (YBHK) Ummul Ayman resmi dilantik pada Selasa, 30 September 2025, di Aula Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman, Pidie Jaya. Prosesi pelantikan yang dipimpin oleh Pembina YBHK ini menjadi tonggak baru dalam upaya menghadirkan akses bantuan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat posisi lembaga pendidikan sebagai pusat pengembangan keilmuan yang aplikatif.

Dalam sambutannya, Pembina YBHK menekankan bahwa lembaga ini bukan hanya sekadar wadah konsultasi hukum, melainkan juga sarana untuk memperjuangkan keadilan, baik bagi masyarakat umum maupun Keluarga Besar Ummul Ayman. Harapannya, kehadiran YBHK dapat menjadi instrumen advokasi yang responsif terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

Ketua YBHK Ummul Ayman, Muzakkir, S.H., M.H., didampingi Sekretaris Dr. Munawarsyah, SHI, M.H., menjelaskan bahwa lembaga ini memiliki visi strategis. Selain fokus pada layanan bantuan dan konsultasi hukum, YBHK juga diproyeksikan sebagai laboratorium keilmuan praktis bagi mahasiswa dan alumni STIS Ummul Ayman. Melalui wadah ini, para alumni diharapkan dapat memperkuat kapasitas mereka dalam bidang advokasi, mediasi sengketa, legal drafting, penyusunan legal opinion, hingga berbagai keahlian hukum lainnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Acara pelantikan turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, baik dari unsur yayasan, akademisi, maupun pemerintah daerah. Hadir di antaranya Pembina YPI Ummul Ayman Tgk. Nuruzzahri Yahya (Waled Nu), Dr. Tgk. Muhammad Zukhdi, Lc., M.A., Dr. Tgk. Syech Khaliluddin, M.A., dan Tgk. Muhammad Almustafa, M.E. Dari unsur pemerintah, tampak Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri, M.T., Kepala Kantor Kemenag Pidie Jaya, serta jajaran pimpinan STIS Ummul Ayman. Kehadiran Prof. Dr. Ahmad Humam Hamid dari Universitas Syiah Kuala dan Dr. Iskandar Zulkarnaen, S.E., M.Si., selaku Ketua BPKS Sabang, menambah bobot akademis dan legitimasi acara ini.

Pelantikan YBHK Ummul Ayman menegaskan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan, masyarakat, dan pemerintah dalam membangun kesadaran hukum. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, lembaga ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam memperkuat literasi hukum, memperjuangkan akses keadilan, serta membentuk ekosistem akademis yang relevan dengan kebutuhan praktis di lapangan. (**)