LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi. MA, S.Sos., M.E., meninjau kedatangan kapal keruk (dredger) bantuan Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum di Muara Krueng Meureudu, Sabtu (27/6/2026).

Kapal tersebut akan digunakan untuk mengeruk sedimentasi dan sampah yang menumpuk pascabencana hidrometeorologi 2025.

Pengerukan dilakukan untuk memulihkan fungsi alur Sungai Krueng Meureudu sekaligus membuka kembali akses nelayan menuju laut yang selama ini terganggu akibat pendangkalan muara.Dalam peninjauan itu, Bupati didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, Ir. Edi Saputra, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng., bersama jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan serta pihak PT Adhi Karya.

Kapal keruk tersebut merupakan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera I (BWSS I) sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan sedimentasi dan pengendalian banjir di Kabupaten Pidie Jaya. 

Sungai Krueng Meureudu sendiri merupakan sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Bupati Sibral mengatakan, sedimentasi yang terjadi dari hulu hingga hilir Sungai Krueng Meureudu telah mengurangi kapasitas aliran sungai sehingga air kerap meluap ke kawasan permukiman, terutama di Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua saat curah hujan tinggi.

"Pengerukan ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi sungai, memperlancar aliran air ke laut, mengurangi risiko banjir, serta memudahkan nelayan kembali melaut untuk mencari nafkah," ujarnya.

Selain meningkatkan kapasitas aliran sungai, pengerukan juga bertujuan mengurangi pendangkalan muara, memulihkan fungsi hidrologis sungai, serta mendukung aktivitas perikanan dan perekonomian masyarakat pesisir.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berharap sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWSS I, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, serta PT Adhi Karya dapat mempercepat penanganan sedimentasi sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kawasan permukiman dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. (*)