LIPUTANGAMPONGNEWS.ID -Lambatnya progres penanganan bencana alam di Kabupaten Pidie Jaya memicu desakan keras kepada Bupati untuk segera mengganti sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang dinilai gagal bekerja. Desakan ini mencuat usai rapat evaluasi penanganan bencana alam yang digelar selasa (27/01/2026).

Hasil evaluasi mengungkap fakta mencengangkan tidak adanya sinkronisasi antara tim lapangan penanganan dampak bencana dengan tim penginput data, sehingga progres di lapangan tidak sesuai dengan laporan administrasi.

Di lokasi timbunan tanah longsor, yang terlihat aktif melakukan pembersihan infrastruktur umum hanyalah personel TNI dan Polri. Ironisnya, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pidie Jaya justru disebut lebih sibuk menikmati secangkir kopi, seolah menutup mata terhadap penderitaan masyarakat yang terdampak banjir dan longsor.

Lebih memprihatinkan lagi, BPBD Pidie Jaya diduga tidak mengetahui kondisi riil di lapangan karena tidak pernah turun langsung pascakejadian bencana. Akibatnya, instansi terkait dinilai gagal memantau dan mengevaluasi progres penanganan bencana secara nyata.

Sementara itu, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp4,8 miliar disebut telah habis digunakan untuk penanganan bencana alam di Kabupaten Pidie Jaya. Namun hingga kini, hasil di lapangan dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang telah digelontorkan.

Perpanjangan masa tanggap darurat yang kini telah memasuki tahap kelima pun terkesan sia-sia karena tidak diiringi dengan percepatan kerja. Muncul pertanyaan tajam di tengah masyarakat: apakah momentum bencana alam dimanfaatkan sebagai ladang keuntungan pribadi?Jika benar, maka hal tersebut merupakan tindakan yang sangat mencederai kepercayaan publik dan menyalahgunakan uang negara atas nama kemanusiaan.

Atas dasar itu, Refan Nurreza sebagai ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sigli  mendesak Bupati Pidie Jaya untuk segera mencopot SKPK yang tidak becus dalam penanganan bencana alam. Pembiaran terhadap kondisi ini tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga semakin menyengsarakan masyarakat terdampak, terlebih menjelang bulan suci Ramadhan. (Rilis)