LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Pernyataan Bupati Mandailing Natal, Saifullah Nasution, yang beberapa kali menyampaikan kondisi keterbatasan fiskal daerah dan dampak kebijakan efisiensi anggaran menuai tanggapan dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pemantau Kebijakan Pemerintah (AMP2K). Organisasi tersebut menilai kepala daerah perlu lebih mengedepankan solusi dibandingkan narasi mengenai keterbatasan anggaran.

Ketua Umum AMP2K, Pajarur Rohman Nasution, mengatakan masyarakat memahami bahwa kondisi keuangan daerah sedang menghadapi tantangan. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran merupakan kebijakan nasional yang dirasakan hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia, sehingga kondisi tersebut semestinya dijawab melalui inovasi, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta berbagai terobosan pembangunan.

"Kami memahami kondisi fiskal daerah memang tidak mudah. Namun tantangan itu seharusnya dijawab dengan inovasi pembangunan, peningkatan PAD, strategi, dan terobosan, bukan dengan narasi keluhan yang terus disampaikan kepada masyarakat. Seorang pemimpin harus menunjukkan optimisme dan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi sulit," ujar Pajarur dalam keterangan pers di Panyabungan, Kamis (9/7).

Ia menilai masyarakat membutuhkan langkah nyata dari pemerintah daerah, bukan penjelasan yang berulang mengenai berbagai hambatan. Menurutnya, di tengah keterbatasan anggaran, kepala daerah dituntut mampu membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, memperkuat kolaborasi, serta memastikan pembangunan tetap berjalan.

Pajarur juga megatakan bahwa seorang bupati menjalankan tugas dengan dukungan penuh fasilitas negara yang dibiayai melalui anggaran publik, sehingga masyarakat berharap kepemimpinan yang mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan daerah.

"Bupati dipilih dan digaji oleh rakyat untuk mencari solusi, bukan mengeluhkan keadaan kepada masyarakat. Seorang pemimpin adalah problem solver. Karena itu, masyarakat berharap kepala daerah lebih fokus menghadirkan jalan keluar daripada menyampaikan keluhan di ruang publik," katanya.

Menurutnya, apabila setiap pertemuan dengan masyarakat lebih banyak diisi dengan penyampaian persoalan keuangan daerah, hal tersebut berpotensi memunculkan keraguan publik terhadap kapasitas kepemimpinan pemerintah daerah.

"Kalau seorang bupati lebih sering mencurahkan kesulitan kepada rakyat, lalu rakyat harus mengadu kepada siapa ketika mereka menghadapi persoalan hidupnya? Bukankah pemerintah hadir untuk mendengar dan menyelesaikan keluhan masyarakat, bukan sebaliknya?" ujarnya.

Pajarur menambahkan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan melemahnya optimisme masyarakat. Justru dalam kondisi tersebut kualitas kepemimpinan diuji melalui kemampuan mengelola sumber daya secara efektif, meningkatkan pendapatan daerah, menarik investasi, memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, serta menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menegaskan kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan pemerintah daerah, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Jika merasa tidak mampu menjawab tantangan dengan berbagai keterbatasan yang ada, maka langkah yang paling elegan adalah mengundurkan diri dari jabatan. Namun kami tentu berharap Bupati dapat membuktikan kemampuannya melalui kerja nyata, bukan dengan terus mengulang narasi mengenai kesulitan fiskal," tegasnya.

AMP2K menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan konstruktif guna mendorong lahirnya pemerintahan yang responsif, inovatif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Mandailing Natal.

"Rakyat memilih pemimpin untuk menghadirkan solusi. Kepemimpinan tidak diukur dari seberapa besar tantangan yang diceritakan, melainkan dari seberapa besar persoalan yang mampu diselesaikan," tutup Pajarur. (DE)