LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Aliansi Sosial Kontrol meminta Pemkab Padang Lawas Utara untuk menarik segala jenis fasilitas negara yang masih berada di bawah kepemilikan mantan Bupati Andar. Permintaan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa damai yang melibatkan ratusan massa di depan kantor Bupati Paluta pada tanggal 10/11/23.

Ratusan massa, termasuk wartawan, LSM, dan mahasiswa se Paluta, mengkhawatirkan penyalahgunaan fasilitas negara oleh mantan Bupati Andar. Mereka menyuarakan kekhawatiran bahwa fasilitas tersebut masih digunakan tanpa adanya perubahan, bahkan dengan perlakuan khusus dari beberapa oknum PNS.

Menurut mereka, Andar tidak lagi berhak menikmati fasilitas tersebut setelah berakhir masa jabatannya sebagai Bupati. Fasilitas tersebut seharusnya digunakan untuk menunjang kinerjanya saat menjabat.

Aliansi Sosial Kontrol juga mendesak Pemkab Paluta untuk mengambil tindakan tegas terhadap PNS yang dianggap bandel dan sering bolos dari semua OPD, termasuk Setdakab yang diduga sering berkumpul dengan mantan Bupati Andar.

Selain mengenai fasilitas yang masih dikuasai oleh mantan Bupati Andar, aliansi ini juga meminta agar Pemkab Paluta di bawah kepemimpinan H. Hariro Harahap untuk memastikan tidak adanya fasilitas negara yang tercecer.

Terakhir, massa menuntut agar semua gambar atau atribut mantan Bupati Andar segera dicopot dari semua gedung kantor OPD di lingkup Pemkab Paluta. (MALIK)