20 November 2026
News

Presiden Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf Masjid Raya Baiturrahman

LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Polemik panjang status tanah Blang Padang akhirnya menemukan titik terang. Tanah bersejarah yang lekat dengan denyut nadi masyarakat Aceh itu, kini selangkah lagi kembali ke fungsi asalnya: sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Kepastian itu datang dari pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyurati Gubernur Aceh terkait pelaksanaan Isbat Wakaf dan pengembalian status tanah Blang Padang.

Surat bernomor MKH-UM.01.01-223, tertanggal 9 November 2026 itu, menjadi tindak lanjut penyelesaian persoalan status lahan yang selama ini menjadi perhatian besar masyarakat Aceh.

Dalam surat tersebut, Yusril menyampaikan bahwa pemerintah pusat berkomitmen menyelesaikan polemik kepemilikan lahan Blang Padang secara adil dan berkeadilan. Bahkan, Presiden telah menyetujui pengembalian status tanah Blang Padang kepada fungsi sejarahnya semula, yakni sebagai tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya penyelesaian persoalan status lahan dengan memperhatikan nilai sejarah dan kepentingan masyarakat Aceh.

Sebagai jalan tengah yang adil, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan memfasilitasi pengadaan lahan representatif bagi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Lahan tersebut nantinya diperuntukkan bagi Kodam Iskandar Muda sebagai kompensasi atas pengalihan fungsi lahan Blang Padang.

Skema tersebut menjadi salah satu langkah yang disampaikan pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan sekaligus memberikan kepastian terhadap kebutuhan lahan bagi pihak terkait.

Sehubungan dengan rencana pengembalian status tanah wakaf, Yusril meminta Gubernur Aceh segera mengajukan permohonan Isbat Wakaf kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Permohonan tersebut dinilai penting agar status hukum tanah wakaf memiliki kepastian legal formal yang mengikat dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Untuk mendukung proses tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia juga ditugaskan berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh.

Surat tersebut turut ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Perkembangan ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat Aceh, mengingat Blang Padang memiliki nilai sejarah dan keterkaitan yang sangat kuat dengan Masjid Raya Baiturrahman.

Kini, tindak lanjut ada di tangan Pemerintah Aceh untuk mengajukan Isbat Wakaf ke Mahkamah Syar'iyah menjadi tahapan penting menuju kepastian hukum atas status tanah Blang Padang.(AA/HR)