LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Sejumlah penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Pidie Jaya dikabarkan dicoret dari daftar penerima manfaat. Pasalnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam satu Kartu Keluarga (KK) ditemukan terdaftar di situs judi online. Informasi ini terungkap setelah adanya temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang kemudian diteruskan kepada pihak terkait.

Salah seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie Jaya membenarkan kabar tersebut. Ia menyebut, aturan terbaru dari pemerintah pusat menegaskan bahwa penerima bansos tidak boleh memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. “Jika ada NIK dalam satu KK yang terdeteksi di situs judi online, maka seluruh anggota KK bisa dicoret dari daftar penerima manfaat,” jelasnya.

Menurut pendamping PKH tersebut, kondisi ini sudah mulai terjadi di beberapa desa dampingannya. Beberapa warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima manfaat tiba-tiba status bantuannya berubah menjadi "Exclude" atau dikeluarkan, dengan keterangan terindikasi judi online berdasarkan data PPATK. Hal ini membuat keresahan tersendiri bagi sebagian keluarga penerima.

Berdasarkan pantauan media, dalam aplikasi resmi bansos, status penerima yang terindikasi judi online akan muncul keterangan “EXCLUDE (Terindikasi Terlibat Judi Online Berdasarkan Data PPATK)”. Sementara itu, warga yang masih berhak menerima bantuan tetap tercatat dengan status "sudah transaksi" pada nominal yang disalurkan.

Katanya, secara nasional ada sekitar 200 ribu rekening yang terindikasi terhubung dengan praktik judi online menurut laporan PPATK. Data ini menjadi dasar pemerintah untuk melakukan penyaringan lebih ketat terhadap penerima bansos agar program tepat sasaran.

Meski begitu, kebijakan ini menuai beragam reaksi di lapangan. Sebagian masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk menertibkan penggunaan bansos agar tepat sasaran dan tidak jatuh ke tangan keluarga yang terlibat praktik judi online. Namun, ada juga yang merasa keberatan karena kebijakan ini dinilai bisa merugikan anggota keluarga lain yang sebenarnya tidak terlibat.

Saat ini, pihak pendamping PKH di Pidie Jaya terus melakukan sosialisasi dan mendampingi masyarakat yang terdampak. Pemerintah daerah bersama pusat diminta segera memberikan kejelasan dan solusi agar bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, tanpa harus terbentur masalah administrasi atau penyalahgunaan data oleh oknum tertentu. (**)