LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pidie Jaya bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya melakukan pengukuran tanah milik pemerintah daerah di Gampong Tu, Kecamatan Panteraja, Senin (24/11).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam penataan dan pendataan ulang aset daerah, khususnya lahan yang selama ini ditempati masyarakat korban gempa dan tsunami 2004.

Pengukuran lahan di gampong setempat berlangsung tertib dengan pengawasan berlapis. Tim ukur dari BPN turun langsung ke lapangan, didampingi perangkat gampong, aparatur kecamatan, serta warga.

Kehadiran tim BPN menjadi sorotan karena memastikan setiap tahapan berjalan transparan, valid, dan sesuai prosedur pertanahan. Pendampingan unsur desa dan kecamatan turut memperkuat akurasi data di lapangan, sehingga hasil pengukuran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pihak BPN Pidie Jaya melakukan pencatatan teknis terhadap batas-batas tanah pemerintah guna memastikan aset tersebut teregister secara akurat dalam sistem pertanahan nasional. Sementara itu, Pemkab Pidie Jaya memberikan dukungan penuh sebagai bentuk sinergi lintas instansi dalam pengelolaan aset daerah.

Langkah ini tidak hanya berfokus pada tertib administrasi pertanahan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata kembali kawasan hunian masyarakat terdampak bencana.

Data spasial dan yuridis yang diperbarui melalui pengukuran ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang lebih terarah, berkeadilan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Pemkab Pidie Jaya bersama Kantor Pertanahan menegaskan komitmen mereka untuk terus bersinergi menciptakan tata kelola pertanahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kegiatan pengukuran ini menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap lahan yang ditempati warga, sekaligus memastikan pengelolaan aset daerah berjalan sesuai aturan. (**)