LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Aceh melakukan Aksi di depan Kantor KPK RI ( Gedung Merah Putih ) yang beralamat di Jalan Kuningan Persada- Jakarta Selatan guna meminta KPK untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan dugaan Korupsi pada pengadaan 3 Kapal KMP Aceh Hebat dan Proyek Multiyer di Aceh.

KPK juga di Minta untuk segera Periksa Sekda Aceh dan Periksa Beberapa Kepala Dinas di Aceh yaitu; Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR dan kepala ULP Aceh dan juga mantan kepala dinas Perhubungan Aceh.

Aksi yang dimulai pada pukul 09.00 WIB tersebut menuntut KPK RI untuk segera menangkap para koruptor di Aceh dan harus segera panggil dan periksa Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah karena diduga telah melakukan kejahatan anggaran yang mengakibatkan tingkat kemiskinan di Aceh tertinggi di Pulau Sumatera selama 4 tahun berturut2.

Nazarullah Ketua Aliansi Pemuda Aceh-Jakarta dalam orasinya  menyebutkan bukti kejahatan  anggaran dilakukan oleh Nova Iriansyah selaku Gubernur Aceh adalah;

Pertama, ditemukannya Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP RI Wilayah Aceh atas Laporan Keuangan Pemda Aceh pada Anggaran tahun 2020 yang merugikan Negara sekitar Rp. 21. 5 Milyar  yang sampai hari ini tidak ada tindak lanjutnya dari KPK RI.

Kedua, pada tahun anggaran 2021, Pemerintah Aceh meng SILPA kan anggaran pembangunan sekitar Rp. 4.7 Triliun. Padahal masyarakat Aceh membutuhkan pemulihan ekonomi karena terdampak pandemi Covid19.

Selain itu, koordinator aksi Sharfin Musla mengatakan bahwa kedatangan dirinya bersama kawan-kawan lainya ke kantor KPK guna mengingatkan KPK RI bahwa ada penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut pada  pertengahan tahun 2021 lalu sampai saat ini hasilnya belum di umumkan kepublik.

"Padahal masyarakat Aceh sangat menantikan hasil pemeriksaan tersebut, apakah benar ada dugaan korupsinya atau tidak?", Ungkap Sharfin.

Firdaus peserta aksi lainnya mengatakan, di umumkannya hasil penyelidikan oleh KPK di Aceh sangat penting di umumkan ke publik karena saat ini masyarakat Aceh lelah dengan kondisi kemiskinan dan korupsi di Aceh yang hingga saat ini masih terus terjadi oleh para pejabat Aceh.

Kalau seandainya hasil penyelidikan tersebut tidak di umumkan ke masyarakat, maka kekhawatiran masyarakat bahwa elit-elit di Aceh bisa bermain dengan oknum-okunum di KPK agar kasus yang sedang di selidiki tersebut bisa diamankan.

"Masyarakat Aceh khawatir jika Aceh akan di cap sebagai Provinsi yang aman dan nyaman bagi para Koruptor jika dugaan tindak pidana korupsi di Aceh tidak segera di umumkan kepada masyarakat" Ujar Nazarullah.

Nazarullah juga menyampaikan terimakasih kepada Kpk ri yang sudah menerima perwakilan Pemuda dan Masyarakat Aceh bertemu langsung dengan Komisioner kpk ri. (B)