LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Puluhan aktifis pergerakan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penuntut Keadilan (AMPK) Kabupaten Bireuen menggelar aksi Demonstrasi dihalaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Bireeun, Selasa (08/2/2022).

Aksi Demo tersebut dikomandoi oleh Iskandar atau yang biasa disapa Tu Is. Demo berlangsung tertib dan damai selama lebih kurang satu jam yang dikuti oleb 35 peserta aksi yang terkonsentrasi di halaman Gedung wakil rakyat.

Dalam orasinya Iskandar menyampaikan berbagai persoalan sosial yang muncul di masyarakat Bireuen, khususnya masyarakat pedalaman Kabupaten Bireuen.

Tu Is mempertanyakan tindakan dan keputusan pemerintah kabupaten bireuen yang mengharuskan masyarakat ketika mengurus keperluan adminstrasi mewajibkan sertifikat vaksin, seperti di dinas sosial kabupaten bireuen.

Hari ini, kami selaku rakyat kecil sebagai pemilik kedaulatan sah di negeri datang ke gedung dewan ingin menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat.

Kami mau suara kami didengarkan langsung oleh wakil rakyat untuk diperjuangkan. Selama ini kami sebagai rakyat merasa diabaikan oleh mereka yang kini duduk dikursi empuk, ini murni suara dan aspirasi rakyat yang harus mereka perjuangkan.

Kami datang kesini ingin bertemu dengan Ketua DPRK Bireuen, jika pimpinan dewan tidak mau menjumpai, peserta aksi akan bertahan disini dan terus berorasi, kata dia.

Koordinator lapangan dan peserta aksi menolak bertemu dengan Anggota DPRK Bireuen, kami-kami ini datang kesini ingin bertemu pimpinan DPRK.

Adapun tuntutan dari peserta aksi sebagai berikut:

1. Menolak pemaksaan dan intimidasi terhadap anak anak , santri , masyarakat umum seperti yang kita lihat di video yang ada di luar daerah sebelum ini terjadi di kabupaten Bireuen .

2. Menolak vaksinasi sebagai syarat administrasi apa pun ranah pemerintah , disaat masyarakat mengurus KK dan kepentingan lain nya , tidak di layani jika tidak vaksin .

3. Apabila ada pihak atau oknum menjadikan kondisi covid sebagai ladang bisnis , sangat mengecam, saya menduga sepertinya terhadap vaksin ada permainan atau agen agen sebagai ladang bisnisnya.
Sehingga mereka terlalu sibuk mengurus vaksinasi, sementara masyarakat terlantar , dan tidak diperhatikan ,apalagi narkoba sangat meningkat , sangat di sayangkan .

4. Meminta DPRK menindak lanjuti kebijakan pemerintah yang tidak memberikan BLT kepada masyarakat , jika tidak ada surat vaksin .

Dihadapan Anggota DPRK Bireuen dan ketua DPRK di ruangan rapat menyampaikan,DPRK harus menyampaikan butir butir tuntutan kami kepada bupati bireuen, Gebenur ,DPRA,DPRI dan menteri Agama RI bila perlu presiden RI mendengar dan keluh kesah kami selaku rakyat nya.

Setelah ditunggu beberapa saat kemudian Ketua DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar menjumpai para pendemo di Gedung DPRK.

Ketua DPRK baru saja mengikuti Musrenbang di Kecamatan Peusangan, Rusyidi Mukhtar meminta maaf atas keterlambatannya menemui para pendemo.

Agenda Musrenbang juga penting, katanya untuk kepentingan rakyat. Alhamdulillah, saya bersyukur hari ini bisa dipertemukan dengan para pendemo di gedung ini.

Dia berjanji akan memperjuangkan aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat kabupaten bireuen. Aspirasi bapak ibu akan saya sampaikan kepada Bupati Bireuen.

Terkait ada pemaksaan surat vaksin kepada masyarakat saat mengurus administrasi di dinas, silakan sampaikan kepada kami, jika memang ada pihaknya akan menyurati dinas terkait,

Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa dan mengangkangi hak rakyat, tegas Rusyidi Mukhtar. Jika terbukti laporkan ke saya, untuk kita tindak lanjuti.

Ini gedung rakyat, rakyat berhak menyampaikan aspirasinya digedung ini, pungkas Pimpinan DPRK Bireuen.

Pewarta: Adi Saleum
Editor: Elsa