LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat, Hamdani, mengingatkan Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi, agar tidak membuat gaduh dalam memimpin Bumi Teuku Umar tersebut.

Pasalnya, kata Hamdani, sejak ,Mahdi Efendi, ditunjuk sebagai Pj Bupati Aceh Barat mulai ada kegaduhan yang terjadi ditengah publik.

Ia mencotohkan seperti, saat ini telah berguling wacana baru jika ada masyarakat yang ingin mengeluhkan masalah kepasanya diminta untuk mengirimkan surat kedapa seseorang yang diduga orang dekatnya.

"Baru saja seminggu yang lalu, kegaduhan terjadi antara wartawan dengan Pj Bupati lantaran meminta melayangkan surat jika ingin mewawancarai dirinya. Masalah ini belum selesai sudah muncul persoalan baru yang meminta warga menyurati dirinya jika ingin menyampakikan keluhan. Sudah seperti Kantor Pos saja Pj Bupati Aceh Barat ini," kata Ketua YARA Perwakilan Aceh Barat, Hamdani, Senin, 14 November 2022.

Harusnya seorang pemimpin daerah itu menjadi pelayan, dengan cara turun ke masyarakat untuk melihat keluhan bukan malah menerima laporan lewat secarik kertas.

Sebab dengan terjun langsung maka seorang pemimpin akan tahu terkait kondisi daerahnya dan keluhan masyarakatnya.

Tidak hanya itu persoalan lain, saat ini bahkan kehadiran parkir liar yang dikuasai preman juga terjadi. Hal ini juga diketahui lewat sejumlah media berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Aceh Barat beberapa waktu lalu.

"Saya ingatkan Pj Bupati jangan main-main pimpin daerah. Ini memimpin daerah bukan dinas seperti selama ini. Jika lah benar hingga ada preman di lahan parkir sejak Pj Bupati memimpin artinya SKPK dibawah bapak tidak berjalan," ucapnya.

Tidak hanya itu, saya juga bingung dengan Mahdi Efendi, begitu mendapat kritikan seperti kondisi banjir kemarin beliau seperti latah bahkan menyalurkan bantuan terus-terusan tanpa melihat jumlah kebutuhan dan sasaran penerima manfaat.

Selain itu Hamdani ikut mempertanyakan hasil kunjangan kerjanya ke Jakarta minggu lalu. Seperti, kata Mahdi, ia sudah melaporkan terkait banijir di Aceh Barat ke pemerintah pusat seperti yang ditulis disejumlah media.

Dalam berita ini juga tidak jelas ke siapa persoalan banjir itu ia laporkan, sebab berbicara pemerintah pusat ada Kementerian PUPR, BNPB yang bertanggung jawab masalah banjir. 

"Jika memang kepada KementerianbPUPR dan BNPB yang dilaporkan maka Pj wajib sampaikan ke masyarakat respon dua kementerian ini. Jangan statement ini dikeluarkan sebagai pernyataan sesat karena merasa terganggu sebab dikeritik," sebutnya. (Fadly P.B)