LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Akhirnya Persatuan Buruh (Prabu) Sumut secara resmi melayangkan surat kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Jumat (18/4/2025). Mereka meminta Menaker untuk segera mencopot Deputi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, karena dinilai tidak kooperatif dan tidak peduli kepada kepentingan pekerja/ buruh.

"Sudah kita kirim (surat) hari ini ke Kementerian Tenaga Kerja," ungkap Ketua Persatuan Buruh Sumut Ismail SE kepada awak media, Jumat (18/4/2024).

Menurutnya, Deputi BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut di Medan telah melukai dan mencederai hati serikat pekerja/serikat buruh di Sumatera Utara.

Dijelaskannya, terlukanya perasaan para pekerja itu dilatar belakangi dengan ketidak pedulian BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, karena tidak seorang pun hadir dalam acara Hari Perkerja Indonesia (HARPEKINDO) yang dilaksanakan pada 25 Februari 2025 lalu di Kabupaten Langkat.

"Kami mengundang Deputi BPJS Ketegakerjaan Sumbagut di Sumut dan juga Ketua DPD KSPSI langsung menghubungi salah satu petinggi BPJS Ketegakerjaan Sumabagut, yaitu bapak Sanco, namun tidak ditanggapi dengan serius. Ketika itu jawaban pak Sanco kepada Ketua DPD KSPSI AGN Sumut, yaitu pak Sanco meminta agar Ketua DPD KSPSI AGN Sumut menghubungi Kacab BPJS Langkat. Kami sangat terkejut karena urusan koordinasi di dalam BPJS Ketegakerjaan adalah urusan internal bukan urusan kami KSPSI," ungkap Ismail.

Alhasil, tidak seorang pun perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut yang hadir saat itu.

"Padahal, di acara itu kami juga menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketengakerjaan yang seharusnya disaksikan juga oleh pihak BPJS sebagai bentuk dukungan," sebutnya.

Lanjut Ismail, "Harusnya mereka faham, BPJS Ketenagakerjaan itu berjalan karena kepesertaan pekerja/ buruh. Kalau tidak ada kepesertaan pekerja/buruh maka tidak akan jalan BPJS Ketenagakerjaa kami pekerja/buruh yang berikan uang ke BPJS Ketegakerjaan namun kami dilukai dan disakiti hati kami."

Selain itu, lanjut Ismail, dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan menggelar aksi damai di Pemprov Sumut serta di Pemko/ Pemkab se-Sumut dengan desakan yang sama, yakni:  mengevaluasi kerjasama dalam meletakkan anggaran pada BPJS Ketenagakerjaan.(DE)